Sekolah Lurah, Kontribusi UII Yogyakarta Dukung Undang-Undang Desa

Setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sekira Rp1,4 miliar, sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Desa. Tanpa pengelolaan yang baik oleh perangkat desa, dana sebesar itu dikhawatirkan akan bermasalah, mengakibatkan Kepala Desa atau perangkatnya terlibat masalah hukum.

Hal tersebut mendorong Universitas Islam Indonesia (UII) untuk berkontribusi memberikan pendampingan kepada Lurah beserta perangkatnya dengan program Sekolah Lurah. Program ini telah dilaksanakan di beberapa desa di Yogyakarta.

Rencananya, Sekolah Lurah akan diselenggarakan untuk Kepala Desa dan perangkatnya di Kabupaten Purworejo, berdasarkan permintaan Bupati Purworejo.

“UII berniat membantu, karena UII kan visinya rahmatan lil’alamin, dalam arti UII ingin bisa bermanfaat untuk semuanya, sehingga kami ingin membantu. Kami membantu menyusun program saja bukan membuat programnya,” ujar Rektor UII, Harsoyo.

Pimpinan UII bahkan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan pendampingan pada perangkat desa. Pada Selasa (3/3/2015), Pimpinan UII secara khusus berkunjung ke Kantor Bupati Bantul.

Bupati Bantul Sri Surya Widati mengapresiasi program Sekolah Lurah dan tertarik untuk bekerja sama. Ia menilai pendampingan dari insan akademik sangat diperlukan, khususnya dalam menyusun program dan laporannya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang mungkin dapat mengakibatkan Lurah atau perangkat desa terlibat masalah hukum.

“Kades itu kan pilihan rakyat. Background-nya macam-macam. Ada yang tukang parkir jadi Kades, supir juga jadi, karena kan dia punya massa jadi bisa terpilih. Pokoknya macem-macem. Bukan berarti kita mengecilkan supir atau sebagainya, tapi background-nya memang berbeda-beda,” kata Bupati.

Menurut Sri Surya Widati, masih banyak desa yang belum mampu menyerap dana dari APBD dikarenakan masih kurang berjalannya program yang ada di desa. Bahkan jika Dana Istimewa (Danais) telah diturunkan, sangat sayang jika banyak yang harus dikembalikan lagi karena tidak terserap untuk pelaksanaan program di desa-desa.

“Kalau dananya tidak habis kemudian dikembalikan lagi, kan sayang. Padahal, kan itu dana APBD. Apalagi nanti ada Danais, ya memeng (malas—red),” ucapnya.

Kerja Sama dengan Pemkot Yogyakarta

UII Yogyakarta juga tengah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang kini tengah menindaklanjuti ‘Program 100-0-100’ yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu. Program tersebut menargetkan 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, dalam lima tahun ke depan.

Dalam menjalankan program ini, Pemkot Yogyakarta melakukan pendekatan melalui metode ABCG, yakni pendekatan akademisi, bisnis, community, dan government.

Beberapa perkembangan yang telah dilakukan bersama Universitas Islam Indonesia (UII), antara lain pengembangan laboratorium minyak atsiri, pengembangan halal centre bekerja sama dengan Chulalongkorn University Australia, serta pengembangan mobil listrik berbasis android.

“Banyak hal yang bisa dilakukan Pemkot Yogyakarta bersama UII dalam program ke masyarakat. Kami sangat terbuka untuk kerja sama dengan dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Sumber : http://jogjadaily.com/2015/03/sekolah-lurah-kontribusi-uii-yogyakarta-dukung-undang-undang-desa/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *